Kekerabatan Masih Membelit Birokrasi

Oleh
ARIYANTO

Mangindaan: Reformasi Harus
Ubah Mind-set dan Culture-set

JAKARTA-Politik dan kekerabatan masih mewarnai birokrasi di Indonesia. Jika menteri atau kepala daerahnya berasal dari partai A, maka pejabat di bawahnya banyak dari partai A. Sejumlah posisi eselon I maupun pejabat daerah akan diberikan kepada tim sukses, kerabat, ataupun anggota keluarganya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Evert Erenst Mangindaan sangat geram dengan praktik tersebut. ’’Barangkali, rasa kekeluargaan di Indonesia ini terlalu kuat. Makanya, terjadi hal seperti itu. Tepo sliro,’’ kata Mangindaan setengah bercanda saat jumpa pers tentang Grand Design Reformasi Birokrasi di Kantor Kem-PAN & RB, (18/3).
Kecenderungan pejabat publik di Indonesia, imbuh bapak tiga anak tersebut, memang seperti itu. Begitu memiliki akses kuat, banyak orang ”titipan” yang digaet. Padahal, mereka belum tentu mampu mengemban amanah.
’’Kecenderungan aturan di Indonesia memang mengutamakan rasa kekeluargaan. Lain halnya dengan aturan hukum Belanda yang sangat ketat dan saklek (kaku, Red),’’ ujar menteri yang juga gibol (gila bola) tersebut.
Karena itu, pihaknya akan memantau mekanisme pemilihan pejabat daerah. Kalau ada yang mencurigakan, dia tak segan-segan menindak tegas. ’’Kriteria pejabat daerah kan sudah jelas. Eselon berapa, minimal pernah menjabat sebagai apa, itu semua sudah diatur. Kalau tiba-tiba membawa orang sendiri, harus ada tindakan,’’ tegas mantan komandan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) itu.
Pihaknya juga tidak akan menempatkan seseorang di eselon I berdasarkan kekerabatan. ’’Semua harus terukur. Punya kredibilitas dan kompetensi. Reformasi birokrasi harus mampu mengubah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) seperti itu,’’ tegas dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Ramli Effendi Idris Naibaho mengatakan, penempatan seseorang berdasarkan kekerabatan jelas akan merugikan dirinya sendiri dan kementerian. ’’Hanya orang-orang yang tidak punya kompetensi yang akan menempel-nempel kepada menteri supaya mendapat jabatan tertentu. Kalau punya kemampuan, pasti dia tidak akan terpengaruh dengan situasi politik yang terjadi,’’ kata dia. (*)

INDOPOS, 21 Maret 2010