2010, Tahun Bangkitnya Kesadaran Gender di Indonesia

Oleh ARIYANTO
Ubah Pola Pikir,’’Roadshow’’ Pengarusutamaan Gender

Tahun ini merupakan bangkitnya kesadaran gender di Indonesia. Untuk menggugah pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari melakukan ’’roadshow’’ ke sejumlah kementerian dan lembaga. Ketua harian Gugus Tugas Antitrafficking ini melakukan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender serta menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
’’Saya yakin, dengan program pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian-kementerian dan lembaga, ini akan memengaruhi perubahan mindset (pola pikir) dari masyarakat tentang pentingnya laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan, partisipasi, dan hak-haknya,’’ kata Linda usai Penandatanganan Bersama Meneg PP-PA dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/5).
Sebelumnya, Meneg PP-PA melakukan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dan penandatanganan MoU dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kantor Kemenakertrans, Rabu (5/5).
Meneg PP-PA juga telah melakukan MoU dengan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Senin (26/4). Serta, melakukan MoU dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Gedung BKKBN, Jakarta, Jumat (19/2). Kesepakatan bersama ini untuk mengintegrasikan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sumber daya manusia yang potensial. Terutama, mencapai penduduk tumbuh seimbang 2015 dan terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan serta keluarga kecil bahagia sejahtera.
Menkes Endang Sedyaningsih mengungkapkan, dirinya sangat kagum terhadap spirit Linda untuk memajukan kementeriannya. ’’Bu Linda ini sangat aktif menyosialisasikan tentang pentingnya program pengarusutamaan gender di semua kementerian. Hari ini hanyalah rangkaian dari itu,’’ kata Endang saat penandatanganan bersama antara Meneg PP-PA dan Menkes tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan di Kantor Kemenkes, (12/5). ’’Saya banyak berbicara dengan orang-orang, mereka menganjurkan agar saya bekerja sama dengan Ibu Linda. Sekarang kita sudah bekerja sama. Mudah-mudahan lebih erat dan seluruh menteri dapat kompak,’’ lanjut Endang.
Meneg PP-PA Linda Amalia Sari berharap, dengan MoU di Kemenkes maupun di kementerian lain, program-program PUG dimasukkan ke kegiatan kementerian. Sebab, sebagaimana diakui Menkes, meski anggaran responsif gender (ARG) sudah ada di Kemenkes sejak 2002, akan tetapi dalam programnya, PUG sering tidak terlalu diperhatikan. ’’Meski di Kemenkes 50 persen perempuan. Tapi seringkali saat memberikan keputusan, dia berpikir secara laki-laki, sehingga tidak memperhatikan kerentanan dan kerawanan perempuan dalam masyarakat. Mungkin karena terlalu lama mendapat tekanan dalam budaya patriarki,’’ ujar Menkes.
Linda menjelaskan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional ini telah menjadi komitmen pemerintah. Kesepakatan yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) memberi konsekuensi kepada negara yang turut meratifikasi, termasuk Indonesia untuk melaksanakan dan mewujudkan target pencapaian MDGs pada 2015. Salah satu dari 8 butir yang termuat dalam MDGs adalah kesepakatan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender pada segala aspek kehidupan. ’’Konkretnya, PUG tersebut diwujudkan dalam bentuk anggaran responsif gender (ARG),’’ tutur istri Agum Gumelar ini.
Lebih lanjut Linda menjelaskan, komitmen pemerintah dalam mewujudkan butir ketiga MDGs dinyatakan dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menegaskan pentingnya pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan dan penganggarannya. ’’Jadi, perencanaan yang responsif gender harus ditindaklanjuti dengan anggaran yang responsif gender,’’ terang mertua dari pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat ini. ’’Tahun ini, ada tujuh kementerian yang dijadikan uji coba dalam penerapan anggaran responsif gender,’’ lanjut dia.
Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memang telah mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sesuai bidang tugas serta kewenangan masing-masing. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. ’’Karena itu, perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satunya dengan sosialisasi, advokasi, dan MoU. Ini sesuai tupoksi KPP-PA yaitu membuat kebijakan ramah perempuan dan anak serta melakukan koordinasi, advokasi, monitoring, dan evaluasi,’’ pungkas perempuan yang aktif berorganisasi sejak kecil ini.

Inilah Fakta Kesenjangan Gender Itu
Berbagai fakta kesenjangan gender dapat dilihat dari kurangnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, hukum, dan pengambilan keputusan.
Isu kesenjangan gender dalam bidang ketenagakerjaan di antaranya mengacu data BPS 2009. Disebutkan, jumlah angkatan kerja 113,74 juta orang, yang bekerja sebesar 104,49 orang, sebagai penganggur pada 2008, perempuan 9,3% dan laki-laki 7,6%.
Selain itu, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dari 450 ribu sampai dengan 700 ribu selama 2005–2008. Sebagian besar TKI perempuan. Dan, pada 2005, jumlah TKI perempuan mencapai 68,5%. Persentase itu meningkat pada 2008 menjadi 77 persen. Data-data ketenagakerjaan, menggambarkan betapa tenaga kerja masih didominasi yang berpendidikan rendah, dan hal ini menggambarkan rendahnya kualitas SDM, sehingga masih sulitnya daya saing dalam pasar global.
Bila dicermati dari kategori pekerjaan, ternyata pekerja sektor formal hanya menyerap sebesar 30,51% dan pekerja informal 69,49%. Secara empirik, pekerja perempuan terkonsentrasi di sektor informal dan jumlahnya sekitar 70% dari keseluruhan pekerja informal. Tenaga kerja perempuan di sektor informal belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah lebih rendah dan lain sebagainya. Permasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi perhatian serius dan mendesak saat ini, yaitu perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja rumahan (putting out system) yang didominasi perempuan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan sebagainya.
Dengan memperhatikan kesenjangan gender, diharapkan dukungan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan para pengambil kebijakan di lingkungan Kemenakertrans memperluas kesadaran baru di kalangan para penentu kebijakan pembangunan lainnya untuk merestrukturisasi kebijakan, program dan kegiatan yang semula bias dan netral gender menjadi ke arah kebijakan dan program dan kegiatan yang responsif gender. ’’Kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus melakukan perubahan kebijakan di segala bidang, menuju ke arah lebih adil untuk laki-laki dan perempuan pada semua komunitas baik anak-anak, orang dewasa, lansia maupun mereka yang memiliki kecacatan fisik dan mental,’’ harap Meneg PP-PA Linda Amalia Sari. (*)

INDOPOS, 14 Mei 2010