Perda Syariat Dibalas Perda Injil

Oleh
Ariyanto

Usaha menerapkan syariat Islam di Indonesia tampaknya tak pernah surut. Setelah usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) ’’gagal’’, kini kelompok Islam fundamental mencoba dengan cara lain. Mereka ingin memberlakukan hukum Islam melalui cara-cara ’’konstitusional’’. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.
’’Tujuan utamanya melaksanakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Gagasan ini disambut luas oleh masyarakat. Itu bisa dilihat dari data. Gagasan ini telah berkembang menjadi aksi politik dengan kehendak mengegolkan perda syariat Islam di pemerintah-pemerintah kabupaten di Sulsel seperti Bulukumba dan Maros,’’ kata H Aswar Hasan, sekjen KPPSI dalam acara bedah buku Demi Ayat Tuhan. Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam di Jakarta.
Ir Sarwono Kusumaatmadja yang menjadi keynote speaker dalam bedah buku itu mengemukakan bahwa gagasan dan aksi dalam bentuk pemberlakuan syariat Islam dalam state lokal ini memang patut dicermati. Bukan hanya karena alasan kontribusi yang dapat diberikan Islam selama ini yang terbukti dapat memperbaiki sistem hukum nasional warisan kolonial di tengah kebobrokannya. Tapi juga gerakan itu tidak mencederai semangat reformasi yang berintikan pada prinsip-prinsip demokrasi yang beretika.
’’Selain kedua alasan itu, kita juga berharap agar KPPSI tak jatuh ke dalam pergumulan ideologi yang melelahkan. Bahkan, bisa menyeretnya terjebak ke dalam gerakan anarkisme dan destruktivisme nasional sebagaimana diharapkan dari buku Demi Ayat Tuhan ini,’’ kata dia.
Sementara itu, Drs E. Shobirin Najd dari LP3S yang menjadi pembahas buku mengatakan, munculnya perda syariat dibalas dengan lahirnya perda Injil. Padahal, kata dia, doktrin Kristen tidak jelas mengenai perda. ’’Saya melihat, munculnya perda Injil ini karena reaksi atas perda syariat,’’ kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, munculnya gerakan-gerakan radikal yang berbasis keagamaan ini memiliki hubungan yang tidak baik antara agama dan negara. Masalah ini, kata dia, tak akan bisa diselesaikan selama masih menghadapi ketegangan antara agama dan negara. Ketegangan ini bisa menjadi bahaya laten kalau tidak segera diselesaikan.
Barangkali, untuk mengurai ketegangan agama dan negara ini, kita semua perlu menyimak pendapat Ibnu Taimiyah bahwa negara yang adil akan lestari, kendati itu negara kafir. Sebaliknya negara yang lalim akan hancur, kendati itu negara Islam. (*)

*Terbit di Indo Pos, 17 Juni 2007