Sidak saat Imlek, Ditanya Angpaunya Mana?

Oleh
ARIYANTO

Pejabat biasanya gerah jika dikeluhi buruknya layanan publik. Tapi, bagi Dahlan Iskan, komplain merupakan kontrol sosial yang harus direspons cepat. Bagaimana gaya Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini menyikapi pelanggannya yang meminta penjelasan soal buruknya pelayanan?
Setelah membaca keluhan pelanggan listrik di Harian INDOPOS, Dirut PLN Dahlan Iskan melakukan sidak ke Perumahan Taman Anyelir 2, Kalimulya, Kota Depok, (14/2/2010). Saya ikut dalam sidak itu sekaligus menjadi penunjuk jalan. Saya berangkat pukul 06.00 dari Gedung Graha Pena Pena Jakarta naik Mercy berpelat L 1 JP menjemput Dahlan di sebuah apartemennya. Dalam sidak ini, Dahlan ditemani Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji dan sahabatnya dari Taiwan. Pucuk-pucuk pohon masih berebut ingin mendapatkan kehangatan sinar pertama matahari pagi saat orang nomor satu di PLN tiba di lokasi tersebut.
Pagi itu, warga Anyelir 2 sedang senam pagi, diiringi irama musik. Ketika mobil Mercy hitam berpelat L 1 JP yang dinaiki Dahlan Iskan memasuki pintu gerbang perumahan, sebagian warga menatap penuh tanda tanya. Mobil itu kemudian berhenti tak jauh dari warga yang olahraga pagi.
Begitu Dahlan keluar mobil, beberapa warga yang mengenalnya menghampiri dengan sedikit berlari. Mantan CEO INDOPOS dan Jawa Pos Group ini mengenakan kaus lengan panjang berkerah dan bertopi. ’’Itu Dirut PLN, Pak Dahlan Iskan,’’ seru seorang warga sembari menghampiri, diikuti warga lainnya. ’’Saya Dahlan Iskan, Dirut PLN,’’ kata Dahlan memperkenalkan diri sembari menyalami warga dengan sedikit membungkukkan punggung. ’’Saya dengar ada warga sini mengeluhkan masalah listrik,’’ lanjut Dahlan. ’’Saya juga mendengar keluhan itu dari beberapa warga,’’ ujar Abdurrahman, ketua Paguyuban Taman Anyelir 2.
Rahman kemudian menunjukkan beberapa rumah kosong yang kena tagihan besar. ’’Ini Pak, meterannya tidak jalan kan?’’ kata Rahman, begitu biasa ia disapa dengan menunjuk meteran. ’’Kalau begini (dikenakan biaya sama dengan yang memakai listrik) berarti pencatat meterannya saja yang malas. Mereka pukul rata saja untuk memudahkan,’’ jawab Dahlan.
Dahlan lalu menuju Blok E 4/3. Di rumah yang dihuni Dani dan keluarganya ini menggunakan meteran sistem pulsa. Per bulan beli pulsa Rp 150 ribu. Pengeluarannya hampir sama dengan meteran biasa. Bedanya hanya cara pembayaran, yaitu harus bayar di muka. ’’Kenapa pilih ini (pra bayar)?’’ tanya Dahlan.
Bapak satu anak ini menyebutkan beberapa keuntungan sistem pulsa. Pertama, tergantung pemakaian. Kalau ingin irit, pakai sedikit. Jika tak digunakan, tak kena abonemen. Kedua, tidak ada petugas masuk rumah. Ketiga, jika beli pulsa banyak bisa untuk beberapa bulan. Keempat, kalau bayar tidak perlu antre. ’’Iya, kalau keluar rumah pasti dimatikan. Coba kalau bukan pulsa, pasti lupa (mematikan). Ini lebih praktis,’’ tukas Dahlan.
Ketika Dahlan menanyakan apakah ada keluhan, Dani menggelengkan kepala. ’’Selama ini kita tidak ada. Tidak ada masalah Pak,’’ ujar pria yang bekerja sebagai desain grafis di kawasan Senen, Jakarta Pusat, ini.
Namun, di perumahan yang baru dihuni 86 kepala keluarga ini, hanya lima yang menggunakan pulsa. Sebab, sistem ini harus merogoh kocek lebih dalam. Membayar biaya pemasangan sendiri sebesar Rp 1,7 juta. ’’Resminya Rp 1,2 juta. Lebih mahal karena saat itu belum ada jalurnya,’’ terang Dani. ’’Jadi sebelum pengembang memasang, kita pasang duluan,’’ tambah pria yang bekerja di majalah komputer ini.
Menurut Rahman, listrik baru masuk 22 Desember 2009. Sekarang ada 275 rumah yang dipasangi meteran. Sedangkan yang bayar sejak listrik masuk dua bulan lalu 130 rumah. ’’Saya sendiri sih tidak keluhan,’’ kata dia.
Tapi sebelum listrik masuk, jelasnya, warga Anyelir 2 pakai sistem listrik vesta. Satu aliran dibagi 40 rumah. ’’Tersiksa sekali karena harus bergantian,’’ ungkap pria yang tinggal di Blok E/16 sejak Juli 2009.
Listrik sementara yang disediakan pengembang memang tak lagi bisa memenuhi kebutuhan penghuni. ’’Saya pernah sahur dalam kegelapan,’’ kenang pria yang bekerja di Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Gedung Granadi Jakarta sebagai IT. ’’Kami sangat senang Pak Dahlan merespons cepat keluhan kami. Tapi kami sendiri tidak mengenal siapa yang mengirimkan keluhan itu ke surat kabar. Kami mohon maaf,’’ lanjut dia.
Mendengar jawaban itu, Dahlan mengatakan tidak perlu minta maaf. Justru itu dianggap sebagai kritik membangun. ’’Masyarakat kita memang sangat luar biasa. Sudah dirugikan tapi masih merasa bersalah. Kami akan tindak sikap tidak profesional PLN Depok itu,’’ tutur Dahlan sambil menepuk pundak Rahman. ’’Kita sih inginnya mengkritik, tapi takut listrik saya diputus Pak,’’ tukas Adriana, Sekretaris Paguyuban Taman Anyelir 2 yang juga turut mendampingi inspeksi mendadak ke rumah-rumah.
Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji menambahkan, sidak ini berkaitan dengan surat pembaca di harian INDOPOS. Dia mengakui ada rumah yang baru mendapat sambungan listrik. Karena meteran kurang bagus, penghitungan tampaknya hanya dikira-kira petugas PLN. ’’Sebagian besar rumah sudah dihuni. Ada juga yang tidak dihuni, tapi dapat tagihan,’’ katanya.
Nur Pamudji langsung menghubungi general manager (GM) PLN Depok yang ketika itu berada di Jakarta. Saat itu GM tersebut meluncur ke Depok dan memastikan tindak lanjutnya segera. ’’Kami sudah janji, kalau ada selisih bayar listrik lebih dari 60 KWH (kilowatt per hour) antara meteran dan tagihan, akan kami kembalikan atau ganti pada saat tagihan bulan selanjutnya,’’ ujar Nur Pamudji.
Usai sidak, warga setempat ingin berfoto bersama Dahlan Iskan. ’’Ayo, kapan lagi,’’ kata Adriana sembari mengajak suami dan warga lainnya. Setelah foto bersama, Adriana meminta angpau. ’’Pak sekarang kan Imlek, angpaunya mana?,’’ tanya dia. Mendengar permintaan itu, Dahlan yang saat itu mengajak temannya dari Taiwan menjawab dengan bahasa Mandarin. Entah apa yang disampaikan. Adriana pun hanya bisa tersenyum.
Sebelumnya, seorang pembaca bernama Dini Kinanthi mengirimkan surat berisi keluhan terhadap pelayanan PLN. Surat pembaca berjudul Minta Penjelasan PLN Depok itu dimuat di INDOPOS pada Jumat (12/2).
Belum lama ini, Dini yang mengaku beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu berkunjung ke rumah saudaranya yang baru pindah di kompleks perumahan Taman Anyelir 2, Kalimulya, Kota Depok, Jawa Barat. Dia mendengar dari
warga sudah dua bulan ini mendapat sambungan listrik dari PLN. Yang dikeluhkan adalah pembayarannya cukup mahal dan tidak ada penjelasan sama sekali dari pihak pengembang maupun PLN.
Di surat pembaca itu dituliskan, dipakai atau tidak, setiap warga harus membayar sebesar Rp 66.744. Dini kemudian meminta bukti pembayaran Januari dan Februari 2010
untuk memastikan keterangan warga tersebut. Ternyata PLN memanipulasi data pemakaian listrik warga. Misalnya, di meteran tercatat 0001, di struk pembayaran Januari
ditulis pemakaian sampai 9100 dan pada Februari 2010 sebesar 9000, sehingga bayarnya mahal. Model pembayaran semacam ini merugikan pelanggan. (*)

INDOPOS, 15 Februari 2010