Pembunuh Itu Bernama Birokrasi

Oleh
ARIYANTO

Birokrasi mestinya membuahkan kesejahteraan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat atau konsumen birokrasi. Namun, bagaimana jika praktik birokrasi justru sebaliknya? Tidak memberikan ketercukupan, tidak mengasih pelayanan optimal, dan bahkan cenderung menghambat?
Inilah yang terjadi dalam birokrasi distribusi bantuan gempa di Sumatera Barat (30/9). Enam hari pascagempa mengguncang Sumatera Barat, masih banyak daerah yang belum tersentuh bantuan. Padahal, korban selamat dari gempa berkekuatan 7,6 skala Richter itu sangat membutuhkan pasokan makanan, obat-obatan, selimut dan tenda. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, kurang responsif, kreatif, inovatif, dan inisiatif.
Kondisi ini masih diperparah dengan buruknya birokrasi distribusi bantuan. Warga yang meminta pertolongan ke pemerintah daerah harus melewati tahapan-tahapan birokrasi yang panjang. Mereka harus membuat inventarisasi keperluan yang dibutuhkan. Inventarisasi itu kemudian diserahkan ke Lurah. Dari Lurah diteruskan ke Camat dan dari Camat baru ke Bupati atau Walikota. Hingga H+6, permohonan bantuan warga itu tak kunjung diturunkan.
Kalau caranya begini rakyat bisa mati kelaparan. Apalagi hari pertama gempa, Sumatera Barat diguyur hujan cukup lebat. Cuaca dingin dan menusuk ke tulang. Untuk menyambung hidup, menurut penuturan warga Ranah Minang, terpaksa harus minum air Bandar (air untuk mengairi sawah).
Sebagian warga sudah tidak tahan mengaku terpaksa menjarah barang bantuan yang menumpuk di Posko Bantuan Sumatera Barat maupun di sejumlah toko. Masyarakat sudah tidak bisa berkompromi perutnya lagi.
Ada pula anak-anak yang meminta-minta sepanjang jalan raya. Seperti dilakukan ratusan bocah usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman. Mereka menyodorkan bekas kardus mi instan kepada para pengemudi yang melintas. Kardus itu berisi sejumlah uang receh dan ribuan. Uang sumbangan itu rencananya digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, terutama beras, mi instan, dan air kemasan. Bocah-bocah itu mengaku tidak disuruh untuk meminta sumbangan. Mereka sendirilah yang secara sukarela ingin membantu orang tua.
Selain proses birokrasi yang panjang dan rumit untuk pengajuan bantuan, kerja birokrat lagi-lagi juga kurang tuntas. Pada H+6, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan bahwa logistik tidak sampai ke nagari (desa). Bantuan dari Pemprov Sumatera Barat hanya didistribusikan hingga kabupaten dan kota. Padahal, persoalan utama bukan dari provinsi ke kabupaten atau kota. Tapi justru dari kecamatan sampai desa dan dusun-dusun, khususnya daerah yang terisolasi.
Penahapan distribusi bantuan ini hanya membuat birokrasi kita makin panjang. Harus berhenti di kota atau kabupaten. Lalu diteruskan ke kecamatan. Dan terakhir baru ke desa atau dusun-dusun. Kapan sampainya bantuan itu? Apalagi jumlah aparat dan peralatan dan kendaraan di tingkat kecamatan sangat terbatas. Dan, kecamatan kini bukan struktur pemerintahan lagi, melainkan hanya perangkat kota atau kabupaten.
Kenapa tidak langsung saja dari Pemprov Sumbar ke daerah-daerah yang dituju. Tentu saja dengan mengerahkan aparat di tingkat kota dan kabupaten yang masih normal. Jika medannya berat bisa menggunakan mobil khusus. Kalau daerahnya terisolasi bisa meminjam helikopter ke Mabes TNI, Kodam, Polda, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan sebagainya untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang akses jalannya terputus. Tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Biayanya pakai dana darurat dari APBD dulu. Jadi, sesaat setelah terjadi gempa itu, distribusi bantuan dan juga evakuasi sudah bisa dilakukan. Peralatan berat juga harus segera didatangkan untuk mengevakuasi korban. Tak perlu menunggu hingga berhari-hari. Untuk menekan jumlah korban tewas.
Hanya saja, jika area gempanya cukup luas seperti terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, termasuk Provinsi Jambi dan Bengkulu, jumlah kebutuhan helikopter yang dibutuhkan cukup banyak. Bahkan hingga ratusan yang dibutuhkan. Karena itu, ke depan, jumlah heli milik polisi harus terus ditingkatkan. Begitu pula jumlah pesawat Puma, Hercules, dan pesawat perang lainnya. Ingat, Negara Indonesia termasuk daerah yang paling banyak terjadi bencana. Hampir setiap tahun selalu ada bencana. Gempa, banjir, tanah longsor dan sebagainya.
Namun, di luar peralatan fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah mind-set (pola pikir) para birokrat di daerah. Mind-set untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan menyejahterakan masyarakat. Birokrat daerah yang menjemput bola. Mendatangi warganya yang membutuhkan bantuan. Bukan sebaliknya. Warganya yang sudah kelaparan harus mendatangi posko-posko bantuan dan mengajukan bantuan ke kelurahan. Itu pun masih berbelit-belit lagi. Dipersulit dan dihambat.
Sudah bukan zamannya lagi motto kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu dipertahankan lagi di birokrasi kita. Kita semua tentu tidak mau kalau birokrasi itu dikatakan sebagai pembunuh bukan? Gara-gara distribusi bantuan kacau, rakyat kemudian mati kelaparan. (*)