Pelajaran dari Pariaman

Oleh
ARIYANTO

Empat hari pascagempa berkekuatan 7,6 skala Richter (SR) yang mengguncang Sumatera Barat (30/9) sore, penanganan di lokasi gempa dan evakuasi terhadap korban masih belum optimal. Bahkan, masih banyak daerah atau wilayah gempa yang belum tersentuh bantuan.
Hingga Sabtu (3/10), sejumlah desa di wilayah terpencil di berbagai kabupaten belum menerima bantuan. Itu terjadi di desa-desa di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten LimapuluhKota, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belum turunnya bantuan dari pemerintah ini menyebabkan mereka kelaparan, kedinginan, dan tidak tahu harus berteduh di mana.
Sampai kapan mereka harus menunggu bantuan? Hingga kapan mereka kuat menahan lapar dan dingin? Seberapa tangguh fisiknya untuk menahan itu semua? Di tengah kondisi fisik dan psikis yang lemah, tentu mereka mudah sekali terserang penyakit. Butuh perawatan serius.
Haruskah menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat yang belum jelas kepastian datangnya? Pemerintah memang mengaku kesulitan memberikan bantuan karena akses transportasi terputus. Dalam kondisi seperti, jika tidak ada inovasi dan kreativitas dari pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat bisa meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Tidak ada yang dimakan, tidak ada selimut, dan juga tidak ada tenda sekadar untuk tempat berteduh.
Apa yang terjadi di Kota Pariaman, Sumatera Barat, ini bisa jadi pelajaran berharga. Mukhlis Rahman, Walikota Pariaman, punya inisiatif, inovasi, kreativitas, sigap, dan responsive terhadap keadaan. Begitu mengetahui gempa terjadi sangat parah, suami dari Dafreni Afdal ini langsung mengumpulkan anak buahnya, polisi, TNI, maupun relawan. Tim yang berjumlah ratusan tersebut langsung diperintahkan terjun ke lokasi dan mengevakuasi korban. Kebetulan Pemkot Pariaman sudah mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kepolisian dan bagian kesehatan. Sudah ada standar prosedur tetap (SOP).
Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, timnya sudah sampai dan bisa mengevakuasi yang selamat. Pada malam harinya, tim sudah bisa mengevakuasi seluruh korban. Baik korban selamat maupun tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Peraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Negeri Padang ini, dirinya sudah tidak sempat memikirkan apapun. Saat kejadian, yang ada di otaknya hanya bagaimana caranya menyelamatkan warga. Begitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan tidak ada tsunami, dia langsung menginstruksikan warga yang lari ke bukit kembali ke rumah dan membantu evakuasi. Memberikan ketentraman dan mengajak warganya berpartisipasi aktif menolong korban.
Permasalahannya, pengungsi kekurangan makanan. Kejadian gempa pada sore hari membuat beberapa warga belum sempat makan. Terlebih lagi kebanyakan toko makanan maupun toko kelontong tutup, roboh, dan ditinggal pemiliknya.
Namun inisiatif itu muncul. Untuk mencari makanan, Mukhlis mengaku terpaksa mencari sendiri bersama beberapa staf Pemkot Pariaman. Setiap ada toko yang tidak roboh digedor supaya dibuka. Siapa tahu masih ada pemiliknya di dalam. Tapi usaha itu sia-sia. Untungnya, masih ada tukang mie yang masih ada pemiliknya. Dia langsung membeli semua mie instan dan dibagikan ke masyarakat.
Mantan Kepala Bappeda Kota Pariaman ini tidak mengetahui berapa banyak toko yang digedor dan uang yang dihabiskan untuk membeli semua dagangan tersebut. Pikirannya saat itu hanya satu, yaitu bagaimana semua pengungsi dapat makan. Luar biasa.
Namun, Mukhlis tetap sangat berharap kepada Pusat agar bantuan segera tiba di daerah paling parah terkena gempa ini. Sebab, persediaan makanan tentu lama kelamaan akan menipis. Orang juga tak sekadar butuh makan. Tapi juga butuh aliran listrik, telekomunikasi, selimut, obat-obatan dan tempat tinggal.
Apa yang dilakukan Mukhlis ini patut dicontoh. Seorang pemimpin yang baik adalah lebih mengutamakan nasib rakyatnya daripada diri, keluarga, dan kelompoknya. Bahkan, jika terjadi kelaparan, maka dia yang pertama merasakan lapar. Sebaliknya, jika datang kenyang, maka dia nomor terakhir yang harus merasakan. Inilah reformasi birokrasi pemerintah daerah paling konkret. Benar-benar langsung dirasakan warga. Tidak diawang-awang, melangit, apalagi hanya di atas kertas.
Inilah tujuan dibentuknya negara. Negara harus mampu melindungi rakyatnya. Melindungi dari kelaparan, kemiskinan, rasa takut, dan kebodohan. Di dalam pembukaan UUD 1945 juga sudah memuat hal ini. Tinggal praktik di lapangannya saja.
Jadi, langkah Walikota Pariaman ini patut didukung dan ditiru. Mampu mengobarkan semangat jihad anak buahnya untuk tampil di garda terdepan di dalam mengayomi rakyatnya. (*)