Politik Merayu Birokrasi

Oleh
ARIYANTO

Sistem kerja birokrasi di Indonesia sangat diwarnai konflik kepentingan (conflict of interest). Inilah yang menjadi salah satu penyebab lemahnya kompetensi birokrat. Namun, kondisi ini bisa dinetralkan dengan cara mempertegas koridor politik di dunia birokrasi.
Kendati demikian, kebijakan regulatif semacam itu dirasa tidak cukup tanpa mengoptimalkan pola kepemimpinan yang kuat, tegas, serta bertanggung jawab.
Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono Basuki dalam diskusi mingguan Institut Reformasi Birokrasi di Graha Pena Jakarta, (14 Mei 2008) mengungkapkan, era reformasi telah membawa sejumlah perubahan regulatif dalam sistem birokrasi nasional. Namun, perubahan itu tidak berbanding lurus dengan langkah perbaikan birokrasi di level teknis maupun strategis. Sistem memang berubah. Tapi, kelakuan mereka masih sama.
Karena itu, Basuki menyatakan perlu ada terobosan yang bisa mengubah tingkah laku, sikap, dan orientasi budaya para pejabat birokrasi. Dalam konteks ini, dia mengusulkan perlunya menerapkan indikator kinerja pejabat (IKP) yang bisa menjadi alat ukur bagi tingkat keberhasilan seorang pejabat dalam memimpin lembaganya.
Selama ini, kata dia, yang ada sebatas penetapan kinerja (PK) yang bersifat institusional. Yaitu, semacam kontrak atau program kerja selama setahun ke depan. Namun, PK tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas kepemimpinan seorang birokrat. Sebab, PK merupakan rencana kerja institusi.
Dengan indeks kinerja pejabat, kata dia, dapat diketahui secara jelas kualitas kepemimpinan mereka. Dengan demikian, dengan mudah publik bisa mengklasifikasikan ke dalam kategori pejabat yang berhasil, stagnan, atau gagal.
Selain itu, kebijakan pembatasan ruang politik birokrasi dan perbaikan sistem evaluasi para birokrat tersebut masih harus ditambah pola kepemimpinan yang kuat. Dengan kepemimpinan yang tegas itu, fungsi kerja birokrasi diharapkan bisa berjalan optimal.
Terkait pembatasan ruang politik bagi birokrasi, Basuki menilai sebagai harga mati. Netralitas birokrasi adalah persoalan prinsipiil. Karena itu, dia mengimbau supaya seluruh elemen birokrasi menarik diri dari medan pertempuran kepentingan politik. Misalnya, Sekjen ke bawah tidak boleh bermain politik. Jika cara semacam itu bisa dijalankan, peningkatan asas transparansi, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi bisa dijalankan secara optimal.
Namun, birokrat tidak boleh tergoda politik dan kekuasaan adalah yang seharusnya. Bukan senyatanya. Dalam praktiknya, politik banyak mewarnai birokrasi. Lihat saja, jika sebuah departemen atau kementerian negara dipimpin oleh menteri dari partai A, maka pejabat di bawahnya banyak diisi orang-orang dari partai A. Ini bukan rahasia umum lagi.
Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal itu terlihat sangat jelas. Maklum, kabinet SBY yang disebut dengan Kabinet Indonesia Bersatu itu banyak diisi menteri dari pengurus parpol dan bahkan ketua umum parpol. Sebut saja Ketua Umum Partai PPP Suryadharma Ali sebagai Menteri Koperasi dan UKM; Sekjen PKB Lukman Eddy, Menteri Percepatan Desa Tertinggal; Ketua Umum PKPI Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan; dan Ketua PAN MS Kaban, Menteri Kehutanan. Dengan demikian, mekanisme pengangkatan para kepala bagian oleh gubernur atau para Dirjen oleh menteri senantiasa diwarnai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat nepotistik dan kolutif.
Menurut saya, untuk mengakhiri politik yang merayu birokrasi ini, maka harus dilakukan reformasi secara total. Tidak bisa hanya dengan reformasi birokrasi, apalagi hanya diarahkan ke pemerintah eksekutif, tidak menyentuh legislatif dan yudikatif. Sebab, reformasi birokrasi merupakan subsistem agenda reformasi total.
Netralitas birokrasi bisa terwujud jika ada uji materi terhadap UU Pemilu dan UU Partai Politik. Mestinya, seorang menteri tidak boleh diisi dari anggota parpol, apalagi seorang pengurus parpol. Selain akan terjadi konflik kepentingan, larangan ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja mereka di kabinet. (*)