Citra Banjir dan Banjir Citra

Oleh Ariyanto*

Hujan lagi, banjir lagi. Fenomena ini sudah mentradisi, khususnya di Jakarta. Hujan sebentar saja sudah terjadi genangan di mana-mana. Wilayah yang terendam dari tahun ke tahun juga meluas. Selain daerah langganan banjir seperti Kelurahan Kampung Melayu dan Bidara Cina, Jakarta Timur, genangan juga merambah kawasan elite yang selama ini terkenal daerah bebas banjir.
Bahkan, hujan lebat pada Jumat (1/2) tahun lalu, sempat membuat ibu kota nyaris lumpuh total. Sebagian besar lalu lintas di jalan utama dan tol di kota berpenduduk sekitar 10 juta itu macet total. Lalu lintas di beberapa titik banjir tak bergerak. Perjalanan kereta api terganggu. Jakarta juga terisolasi dari transportasi udara karena Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ditutup lebih dari lima jam (pukul 10.00-15.30).
Tapi anehnya, tak ada gebrakan berarti untuk mengatasi bencana tahunan ini. Citra Jakarta sebagai kota banjir hingga kini belum berubah. Predikat itu tetap melekat. Padahal, dampak banjir sangat besar. Mulai lumpuhnya sektor ekonomi, timbulnya berbagai penyakit, terganggunya pasokan pangan, hingga jalan rusak di mana-mana yang ujung-ujungnya menguras anggaran pemerintah.
Tidak hanya itu. Citra Jakarta sebagai kota banjir otomatis juga memperburuk citra pejabat Pemprov DKI Jakarta itu sendiri yang notabene dipilih rakyat secara langsung. Sebab, gubernur dan kekuatan birokrat yang ada di dalamnya dianggap tidak becus mengatasi siklus tahunan ini.
Citra pejabat pemerintah pusat, menterinya, dan juga presidennya juga pasti ikut negatif. Sebab, bagaimana pun, banjir ini terjadi di ibu kota negara, di mana presiden dan jajarannya berkantor. Untuk memperbaiki citra itu, pemerintah mau tidak mau juga ikut turun mengatasi hal ini. Tidak bisa atas nama otonomi daerah kemudian pemerintah pusat lepas tangan dan menyalahkan kepala daerah. Untuk mengatasi persoalan sangat berat ini, ditambah 60 persen wilayah DKI Jakarta di bawah permukaan air laut, Pemprov DKI tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa intervensi dari pemerintah pusat maupun para pemimpin dari daerah penyangga ibu kota seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok.
Citra banjir ini lebih berbahaya lagi jika sampai ke telinga dunia internasional. Selain citra bangsa Indonesia jadi jelek, para wisatawan juga takkan berkunjung ke Jakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan. Slogan ’’Enjoy Jakarta’’ untuk menarik wisatawan akan berubah menjadi ’’Tidak Enjoy Jakarta’’. Motto ’’Visit Indonesia 2009’’ juga bisa berganti ’’Visit Banjir Indonesia 2009’’. Jika ini yang terjadi, maka target jumlah wisatawan 8 juta orang pada 2009 tidak akan tercapai. Target 7 juta turis pada 2008 saja tidak terealisasi, hanya terwujud 6,4 juta orang. Ini jauh di bawah kunjungan wisatawan dari negara tetangga yang tidak mempunyai destinasi pariwisata sebanyak dan semenarik kita.

Citra tanpa Realitas

Sebagaimana tragedi banjir bandang awal Februari 2008, banjir kali ini juga tak luput dari tebar pesona para pejabat dan politisi. Bedanya, jika tahun lalu banyak dari partai politik, tahun ini juga diramaikan oleh para calon legislatif. Mereka mencari simpati masyarakat dengan mendirikan posko serta memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Dan, tak pernah lupa, mereka selalu membawa atribut parpol, baik berupa bendera partai, topi partai, maupun pakaian partai yang dikenakan. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan banjir ini sebagai ajang ’’kampanye’’. Ada yang datang ke lokasi menggunakan perahu karet, tapi ada pula yang rela berbasah-basah ria.
Pada banjir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat meninjau daerah langganan banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun toh bencana itu kembali terjadi di Jakarta. Dan, ketika banjir meluas di 48 kelurahan dan 18 kecamatan serta jumlah pengungsi mencapai sekitar 2.970 jiwa, 300 di antaranya terserang ISPA, SBY lagi-lagi melakukan tebar pesona. Pria yang dicalonkan Partai Demokrat sebagai presiden pada pemilihan presiden 2009 ini meninjau kesiapan penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Di hadapan Gubernur DKI Jakarta dan para wali kota di wilayah Jakarta serta kepolisian dan militer, Rabu (14/1), SBY menyampaikan bahwa solusi strategis untuk menanggulangi banjir adalah segera menyelesaikan banjir kanal timur (BKT), selain merawat banjir kanal barat (BKB), dan melakukan reboisasi dari hulu seperti Bogor, Cianjur, Jonggol, dan Cariu. Pertanyaannya efektifkah seruan itu jika musim banjir sudah tiba? Selama masa lima tahun kepemimpinannya, tidak adakah yang bisa dilakukan bersama para kepala daerah untuk mencegah banjir? Bukankah banyak pakar di negeri ini?
Kita jangan cuma sigap dalam tindakan kuratif yang rutin dilakukan setiap tahun seperti menyediakan perahu karet, membuka posko kesehatan, mengeruk sungai, menyiapkan pompa, atau bagi-bagi makanan. Tindakan preventif pun harus segera dilakukan dengan melakukan hal-hal strategis tadi.
Tapi namanya saja pencitraan. Hal-hal fundamental yang perlu dilakukan justru diabaikan. Namun, masyarakat yang tidak menyadari bahwa ini citra, apa yang dilakukan pemerintah dan para politisi itu benar adanya dan seolah-olah mereka peduli terhadap rakyat. Pencitraan telah mendiskualifikasi kategori kebenaran sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara realitas, representasi, simulasi, kepalsuan, dan hiperrealitas (Baudrillard, Simulacres et Simulation, 1981: 17).
Banjir citra memang tak terelakkan dan juga tidak dilarang. Bahkan, keberadaannya sangat dibutuhkan karena dapat sedikit meringankan beban penderitaan masyarakat korban banjir. Apalagi jika bantuan dari pemerintah tak kunjung datang. Namun, banjir citra di sini jangan sekadar untuk citra itu sendiri. Hanya membantu sekali, itu pun setahun sekali setiap datang musim hujan. Selain buang-buang duit, politik citra seperti itu juga tidak akan efektif karena rakyat sekarang sudah dewasa.
Ada cara efektif agar citra banjir dan banjir citra ini tidak terjadi lagi. Para pemimpin dan juga calon pemimpin harus bekerja sungguh-sungguh supaya citra banjir segera berubah, sehingga banjir citra yang merendam kehidupan masyarakat adalah citra bukan sekadar tebar pesona, melainkan membawa kebahagiaan bagi masyarakat luas. Lebih menyentuh rakyat lagi jika calon presiden atau calon anggota legislatif maupun partai politik itu dalam berbagai kesempatan kampanye berjanji (tentu saja harus dibayar karena janji utang) menuntaskan banjir. Ini lebih esensi daripada bantuan banjir yang sarat artifisial politik. Dengan cara ini, yakinlah, rakyat pun simpati dan akan mencontrengnya pada pemilu 2009 yang sebentar lagi tiba. (*)

Indo Pos, 24 Januari 2009