Rakyat Lebih Nasionalis daripada Pejabat

Oleh

Ariyanto

        ’’Merdeka…! Merdeka….! Kata tersebut begitu akrab di indera dengar kita. Ya Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-62 tahun. Namun, di tengah kondisi dan suasana kemerdekaan yang mestinya bersuka cita, ternyata masih ada masyarakat yang susah mencari minyak tanah.

Pemandangan itu terlihat di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah ibu tampak sabar mengantre minyak tanah sejak pagi. Hal ini diungkapkan Romlah, 45, warga Joglo, Jakarta Barat. Wanita paruh baya ini mengaku terpaksa harus ikut antre dengan cara menitipkan jerigen dan mengikatnya dengan tambang. ’’Ya, sejak pagi saya antre di sini, warga dijatah satu KK dapat 5 liter,’’ ungkap Romlah.

Rahmawati, 34, warga Joglo lainnya tidak habis pikir mengapa kelangkaan minyak bisa terjadi di saat hari kemerdekaan. ’’Merdeka dari penjajah sih iya. Tapi merdeka dari miskin kita belum bisa,’’ ucapnmya yang disambut tepuk tangan rekan-rekannya yang sedang menunggu jatah minyak tanah sebanyak 5 liter.

Melalui momentum tujuh belasan saat ini, dia berharap pemerintah berbuat lebih banyak dan memihak rakyat kecil. Dirinya tak ingin nasib mereka terus mengalami kesusahan karena pemerintahnya tidak tanggap dan tidak melakukan sesuatu. ’’Pokoknya yang penting kita bisa hidup tenang, minyak tidak langka, dan sembako terjangkau,’’ harap dia.

Baik Romlah maupun Rahmawati berharap agar Indonesia yang memasuki usianya ke-62 mampu melaksanakan amanah yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Mereka bukannya tidak nasionalis lantaran menolak konversi gas elpiji yang digulirkan pemerintah. Tapi warga membutuhkan minyak tanah lantaran untuk mengisi tabung gas sangat susah dan tidak tersedia di kampung setempat. Seperti dikemukakan Eva Kristien, warga Jln PAM Baru Raya, RT 15/06, Pejompongan, Jakarta Selatan.

Ibu muda tersebut termasuk salah satu warga yang mendapat tabung gas ukuran tiga liter satu bulan lalu. Sayangnya, baru sembilan hari, tabung gas telah habis. Untuk membelinya, terpaksa berkeliling kampung bahkan hingga daerah sekitar. Tapi lagi-lagi tidak ditemukan satu pun pangkalan yang menyediakan pengisian tabung gas tiga literan. Semua pangkalan yang ditemui hanya menyediakan untuk tabung besar. ’’Sementara kami sekeluarga harus makan Pak. Ya udah saya memutuskan mencari minyak tanah,’’ ungkap dia.

Lagi-lagi, untuk mendapatkan minyak tanah juga susah. Tetangganya bahkan ada yang bergerilya di beberapa daerah yang dikabarkan menjual minyak tanah. Seperti di Sukabumi Selatan (Jakarta Barat), Tebet Dalam (Jakarta Selatan), serta di Jalan Penjernihan I, dan Pejompongan (Jakarta Pusat) sendiri.

Tak heran jika dari pagi hingga sore antrean panjang tidak bisa terelakkan. Fenomena serupa terjadi di Jalan Sahardjo, Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Ratusan warga antre minyak depan rumah nomor 37. Tapi mereka tetap sabar demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan keluarganya.

Antrean minyak di Jakarta adalah contoh kecil dari ribuan masyarakat Indonesia di daerah terpencil yang belum bisa mendapatkan hidup layak dan di bawah garis kemiskinan. ’’Itulah bukti nasionalisme mereka. Sabar dalam ketertinggalan. Tapi tidak pernah menyerah untuk bisa menghidupi keluarganya dan terus survive membangun kampung halamannya,’’ ujar Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy.

Bentuk nyata rasa nasionalisme tersebut tercermin ketika bantuan stimulan pembangunan diberikan. Hasilnya sangat menggembirakan. Tidak sedikit pun yang disia-siakan. Justru hasilnya jauh lebih efektif jika mereka yang membangun kampungnya daripada diserahkan kepada kontraktor. ’’Dikasih jatah untuk membangun jalan, semuanya dikerjakan secara bergotong-royong. Jatah 10 km jalan bisa menjadi 20 km jalan. Ini sungguh luarbiasa. Jauh lebih efektif daripada pembangunan di kota yang kerap mubazir,’’ ungkapnya.

Karena itu, dia menilai, ketahanan hidup, kesabaran, kejujuran masyarakat di daerah pelosok dan terpencil dengan segala keterbatasan sarana infrastruktur tersebut menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi kepada bangsanya. ’’Dibanding pejabat, kualitas nasionalisme mereka jelas lebih tinggi,’’ beber Edy blak-blakkan.

Sehingga, dia berharap, rasa nasionalisme bisa menjadi benteng akhir dalam pembangunan. Hal pokok yang harus dipenuhi pemerintah adalah kebutuhan dasar pokok. Termasuk ketersediaan minyak tanah jika memang konversi gas belum mampu menyeluruh dengan segala sarana pendukungnya. ’’Ke depan, kami berharap, pembangunan harus back to village. Bukan lagi berorientasi di kota-kota besar. Sebab, mereka benteng utama rasa nasionalisme,’’ terangnya.

Hal sama diungkapkan mantan Meteri PDT Saifullah Yusuf. Bahkan dia menandaskan, setelah Soekarno dan Soeharto, belum ada lagi sosok pemimpin negeri yang memiliki skenario jelas untuk membangun Indonesia. Soekarno menjadikan politik sebagai panglima. Sementara Soeharto memiliki rencana ekonomi yang jelas dengan mencanangkan rencana pembangunan lima tahun (repelita). Setelah itu, belum ada lagi pemimpin yang punya skenario untuk negeri ini.

’’Sewaktu mengunjungi daerah, tidak ada listrik, tidak ada jalan, mau sekolah juga tidak ada. Tapi saya lihat mereka itu punya kesabaran luar biasa untuk menunggu pembangunan dari pemerintah. Kesabaran itu juga suatu bentuk nasionalisme,’’ ungkapnya.

Punya rasa nasionalisme erat kaitannya dengan kesejahteraan. Selama masih antre panjang hanya untuk mendapatkan minyak tanah, nasionalisme bisa terkikis. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan adalah harga mati agar rakyat tidak berpikir melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ’’Jadi sebenarnya gerakan separatis dapat diatasi jika pemerintah dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya,’’ tambah sejarawan Universitas Indonesia Anhar Gonggong dalam diskusi bertajuk Menakar Nasionalisme di Mario's Place, Cikini, Jakarta Pusat.

Semangat nasionalisme memang bisa diekspresikan dengan beragam cara. Masyarakat yang sabar mencari minyak tanah yang langka dan tidak anarkis juga termasuk bentuk nasionalisme. Pemerintah yang bisa membuat kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi juga merupakan bentuk nasionalisme. Yang tidak punya rasa nasionalisme adalah ketika masyarakat dibiarkan sengara sementara pemimpin hanya sibuk gembar-gembor tentang nasionalisme di segala kesempatan.

Dalam ’’Seruan Bersama Republik Indonesia 62 Tahun’’ yang dilakukan Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) dan Komite Indonesia Agama untuk Perdamaian dinyatakan bahwa kemerdekaan yang hakiki baru dinikmati segelintir rakyat Indonesia. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketidakadilan, korupsi, penyelewengan kekuasaan serta dominasi asing baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya masih menjadi persoalan yang membelenggu kehidupan kebangsaan kita. Karena itu, mereka mendesak pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk segera mengatasi persoalan-persoalan tersebut. (*)

*Terbit di Indo Pos, 17 Agustus 2007