Birokrasi Jalan Rusak

Oleh Ariyanto

Banjir yang terjadi mulai Januari 2008 membuat sejumlah ruas jalan di sejumlah daerah rusak berat, terutama di sepanjang jalur pantai utara (pantura) seperti Jalan Semarang–Kaligawe dan Kudus–Pati–Rembang. Bencana banjir di Jawa Tengah yang terjadi selama Januari hingga Februari 2008 memang telah mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan, jembatan, dan fasilitas sumber daya air di beberapa kabupaten/kota.
Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, memproyeksikan, kerusakan jalan sepanjang 162,81 km dari total panjang fungsional 1.631,51 km. Di antaranya di Provinsi Banten sepanjang 8,70 km, kawasan Jadebotabek 23,70 km, Provinsi Jawa Barat 19,02, Provinsi Jawa Tengah 57,90 km, Provinsi Jawa Timur 20,02 km, termasuk 10 buah jembatan, Provinsi Kalimantan Tengah 26,47 km dan Provinsi Gorontalo 7,00 km.

Birokrasi Kurang Responsif
Jalan rusak ini telah menimbulkan banyak kerugian. Selain menimbulkan antrean panjang, membuat roda kendaraan cepat rusak, mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, kondisi itu juga banyak membuat celaka orang atau bahkan menimbulkan korban jiwa karena berusaha menghindari jalan lubang. Sayang, hal itu tidak segera diperbaiki pemerintah. Jalan-jalan bak dakon, mainan tradisional yang berlubang-lubang, itu rencananya baru diperbaiki secara komprehensif pada April mendatang karena masih dalam tahap tender.
Pada akhir Februari, upaya perbaikan itu sebenarnya sudah dilakukan di sebagian jalan berlubang, meski sifatnya penutupan lubang sementara atau darurat agar lalu lintas tetap lancar. Tapi hal itu sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat lagi mengingat kerusakan itu terjadi sejak Januari lalu. Bahkan menurut penuturan sebagian warga sekitar, kerusakan terjadi sejak Desember 2007.
Birokrasi kita terkesan kurang responsif. Ciri birokrat responsif adalah pejabat publik yang melayani warga negara, memenuhi kepentingan umum sebagai tanggung jawab bersama dirumuskan melalui usaha dan proses secara kolaboratif. Mestinya Bakornas Penanggulangan Bencana lebih bekerja ekstrakeras dan cepat untuk menginventarisasi jalan rusak dan Bina Marga bisa segera memperbaikinya.

Koordinasi Belum Optimal

Ada interdependensi satu dengan departemen atau institusi lain, sehingga diperlukan koordinasi, interaksi, dan interrelasi. Berkenaan dengan jalan rusak, selain koordinasi internal di Departemen Pekerjaan Umum harus intens, juga harus dilakukan dengan institusi lainnya seperti Bakornas, Polisi Lalu Lintas, Direktorat Perhubungan Darat (Departemen Perhubungan) dan juga dengan kepala daerah. Dalam hal ini, Presiden harus menunjuk siapa ’’koordinator’’ yang mensinergikan dan mengharmonisasikan semua instansi terkait tersebut.
Ini perlu dilakukan karena Ditjen Bina Marga tidak bisa menangani persoalan jalan rusak ini sendirian dan supaya ada orkestrasi satu dengan institusi lain alias tidak berjalan sendiri-sendiri.
Soal koordinasi, harus diakui bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ini jauh lebih baik. Saat terjadi antrean panjang di pantura, institusi terkait cukup sigap. Polda Jawa Tengah dan Ditjen Bina Marga cukup intens berkoordinasi supaya arus kendaraan tetap lancar, salah satunya dengan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif selama ada penutupan jalan berlubang.
Namun kelemahannya terletak pada pengawasan tentang batas toleransi beban muatan kendaraan. Kendaraan-kendaraan itu banyak melebihi kapasitas muatan. Seharusnya Dirjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan pihak kepolisian dapat melakukan pengawasan agar tidak merusak jalan-jalan alternatif desa atau kabupaten. Jadi, koordinasi di sini tidak hanya berarti komunikasi atau bekerja sama menangani masalah bersama-sama, tapi juga bisa bermakna harmonisasi program satu dengan departemen lainnya supaya tercipta ’’orkestrasi’’ yang indah.

Birokrasi Tidak Antisipatif

Birokrat kita tampaknya masih lebih senang berbuat setelah kejadian (post factum) daripada melakukan analisis dan tindakan antisipatif. Mereka mendadak sibuk setelah tragedi, musibah, atau bencana terjadi. Itu terlihat sekali setiap kali terjadi banjir besar atau jalan rusak yang sangat parah. Tidak ada tindakan persiapan, antisipatif atau preventif, kalaupun ada masih lebih banyak kepada laporan di atas kertas yang tersusun rapi.
Setiap musim hujan dan biasanya selalu diikuti banjir di mana-mana sehingga mengakibatkan jalan rusak, mestinya harus disiapkan sejumlah pompa di tempat-tempat strategis rawan banjir. Jalur alternatif yang siap menerima ’’beban berat’’ juga harus dipersiapkan.
Sedangkan tindakan kuratif atau pencegahan yang bisa dilakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan mengawasi tonase kendaraan yang melebihi ketentuan. Sebab, dua hal ini merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan selain faktor pelapukan. Selain itu, perlu juga memperbaiki drainase, menertibkan bangunan yang tidak sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menutupi bahu jalan, dan menertibkan pasar-pasar tumpah di sepanjang jalan pantura. Kalau jalan sudah rusak, pengeluaran Negara akan sangat besar karena untuk memperbaikinya–kata Dirjen Bina Marga–bisa mencapai Rp800 miliar. Sayangkan?
Seorang birokrat harus mempunyai antisipasi masalah ke depan (visionary). Sebab, situasi global dan lingkungan kebijakan yang selalu berubah dari waktu-ke waktu menuntut kemampuan visioner seorang pejabat eselon I. Kemampuan antisipasi masalah ke depan akan menunjukkan sense of visioner pejabat eselon I tersebut dalam melakukan peramalan kebijakan (policy forecasting) yang akan menghasilkan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat tersebut. Kemampuan ini dapat ditunjukkan oleh keberadaan rencana strategis (renstra) dan kualitas proses pembuatan renstra pada lembaga eselon I tersebut. (*)