Arus Utamakan Gender dan Penuhi Hak Anak

Dari Kunjungan Kerja Meneg PP-PA di Wilayah Perbatasan NTT-Timor Leste

Kondisi di perbatasan atau wilayah terluar masih perlu perhatian serius. Banyak masyarakat, khususnya perempuan dan anak, yang belum mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak bagi kemanusiaan. Karena itu, akselerasi pembangunan di daerah tertinggal itu pun terus digenjot pemerintah. Baik pembangunan secara fisik maupun nonfisik.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faizal Zaini menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah perbatasan dengan Timor Leste, Senin, (9/8).
Penandatanganan naskah kerja sama sengaja dilakukan di perbatasan agar bisa disaksikan rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan dan berbagai elemen masyarakat di daerah. Ini merupakan MoU pertamakali yang dilakukan di lokasi.
’’Kesepakatan kerja sama itu pada intinya mewadahi kaum perempuan untuk terlibat di dalam program-program percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk dalam hal menjadi sasaran pemberdayaan,’’ kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari SIP usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KPP-PA dan Kementerian PDT Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTT, (9/8).

Arus Utamakan Gender
Dengan demikian, katanya, kaum perempuan perlahan tetapi pasti bisa setara dengan laki-laki dalam segala urusan pembangunan. MoU itu, sebagai penjabaran dari instruksi Presiden yang menghendaki adanya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.
Kunjungan ke perbatasan dengan Timor Leste ini sebagai penjabaran atas arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para menteri lebih sering berkunjung ke daerah. Menangkap persoalan yang dihadapi warga, melihat potensi pembangunan, sekaligus menyalurkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Belu ini disalurkan sejumlah bantuan ke SD Negeri di Desa Talla, melakukan dialog dengan murid-murid, dan menyalurkan bantuan untuk pengelola pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dikelola para biarawati Katolik sebesar Rp 25 juta.
Linda sangat mendukung kehendak bersama KPDT dengan Provinsi NTT untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka menggabungkan sejumlah komponen input pembangunan pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki filosofi, orientasi, kerangka dasar dan tujuan yang sama. ’’Kami ingin outputnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah,’’ harap istri Agum Gumelar ini.
Lebih lanjut Linda menjelaskan, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas SDM yang ingin dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, Kabinet Indonesia Bersatu masa bakti 2009–2014 yang kinerjanya mengacu pada Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010–2014, juga menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan dan anak, utamanya melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta bidang-bidang pembangunan lainnya.
Menurut Linda, strategi yang dicanangkan Kementerian PDT ini sangat bagus. Yaitu, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan, peningkatan kapasitas, mitigasi, dan rehabilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu.
’’Tapi kami berharap perlu mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kesenjangan dalam akses, partisipasi, dan penguasaan terhadap sumberdaya,’’ harap Linda yang juga ketua pelaksana harian Gugus Tugas Antitrafficking ini.
Dengan demikian, lanjut Linda, pembangunan tersebut memberikan manfaat setara bagi laki-laki dan perempuan serta anak dengan terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta terlindungi.
’’Pemenuhan hak anak atas kebutuhan gizi yang memadai, hak memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan serta terlindungi dari kekerasan, terutama penelantaran dan kekerasan fisik perlu menjadi perhatian kita bersama,’’ tukas Deputi Tumbuh Kembang Anak DR Wahyu Hartomo.

Prinsip Pengarusutamaan
Meneg PP-PA Linda Amalia Sari mengungkapkan, prinsip pengarusutamaan adalah strategi yang mewarnai berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di setiap bidang pembangunan di daerah. Ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan serta memperkuat upaya mengatasi berbagai kesenjangan dalam pembangunan SDM. Strategi ini amanah Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang memerintahkan kepada seluruh aparat pemerintah secara berjenjang, baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. ’’Penerapan strategi pengarusutamaan gender dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada berbagai program dengan kegiatan pembangunan,’’ jelas Linda.
Pada kesempatan ini, selain memberikan bantuan, Linda juga mengenalkan sanitasi, hidup bersih, dan cuci tangan.
.
Swasembada Daging Nasional

Mengapa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memilih kunjungan kerja di Kabupaten Belu?
’’Seperti di wilayah Timur Indonesia lainnya, Kabupaten Belu termasuk salah satu daerah tertinggal. Masyarakatnya masih prasejahtera,’’ kata Dr Ir Hertomo Heroe, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi.
Kendala di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste ini, lanjut Heroe, adalah kondisi alamnya bersifat kering. Namun, sebenarnya masih ada sumberdaya lain yang dapat didayagunakan sesuai dengan budaya dan karakteristiknya secara optimal.
’’Kabupaten Belu memiliki potensi kekayaan lain seperti seni budaya, hasil karya kerajinan para perempuan, dan wisata alam yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi,’’ kata doktor jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Lebih lanjut Heroe mengatakan, areal pertanian lahan kering juga dapat dipergunakan untuk budidaya pertanian, termasuk padang pengembalaan bagi pengembangan ternak potong yang sangat potensial. Maka, kata dia, tidaklah heran bila suatu saat nanti NTT, khususnya juga Kabupaten Belu, menjadi kontributor dalam mendukung swasembada daging nasional.
’’Karena itu, kami yakin bahwa Program Desa Mandiri Anggur Merah yang dicanangkan Bapak Gubernur akan dapat dilaksanakan dengan baik,’’ harap dia.
Selain potensi alam yang masih bisa dikembangkan, kata Heroe,
Meneg PP-PA ke Kabupaten Belu karena isu terhadap perempuan sangat luar biasa, terutama aspek kesehatan, masalah kematian ibu dan anak, serta masalah gizi anak. ’’Ini menunjukkan kepedulian kita dan juga mengoordinasikan para stakeholder di sana untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus memberikan bantuan yang secara langsung sangat dibutuhkan seperti susu, makanan dan sabun mandi,’’ terang dia. (*)

INDOPOS, 21 Agustus 2010