Pelayaran Rakyat, Nasibmu Kini….

Oleh
ARIYANTO


Kondisi pelayaran rakyat (Pelra) kian memprihatinkan. Kapal-kapal kayu yang saat ini beroperasi sudah usang, lapuk, dan tidak laik jalan. Di sisi lain, kapal baru tidak dapat dibuat karena sulit mendapatkan bahan baku. Jika tidak segera mendapat perhatian serius pemerintah, lima tahun mendatang kapal tradisional yang mampu menembus daerah terisolasi ini bakal mati.
’’Tantangan kita dari hari ke hari makin berat. Kita sulit cari bahan baku karena ada regulasi yang harus melestarikan kayu. Aturan juga banyak tumpang tindih dan ujung-ujungnya duit,’’ kata Ketua Umum DPP Pelra Haji Rahim saat rapat bersama tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kantor DPP Pelra, Jakarta Utara, belum lama ini.
Lebih jauh Rahim mengemukakan, dari 1997 hingga sekarang, Pelra tidak ada penambahan kapal. Bahkan, armadanya makin berkurang karena sudah banyak yang lapuk. ’’Lima tahun lagi Pelra bisa gulung tikar,’’ tandas Rohim.
Sekjen DPP Pelra H Rasyid menambahkan, selain regulasi dan kesulitan bahan baku, biaya untuk membuat kapal baru sangat mahal. Biaya sebuah kapal mencapai Rp 1 miliar. ’’Bank tidak mau membantu. Kita terpaksa swadaya,’’ ujar Rasyid.
Karena itu, Rasyid berharap pemerintah ikut campur tangan agar armada yang mampu menembus daerah terpencil ini tetap berjaya. ’’Kita ingin ada pinjaman dan pembangunan baru. Selama ini pinjaman dari luar negeri hanya sampai pelayaran besar. Anggaran pemerintah hanya sampai pada pelayaran perintis. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih peduli kepada Pelra ini,’’ harap dia.
Sementara itu, DR Ir Son Diamar MSc, Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Bappenas, mengatakan, masalah Pelra ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait. Di antaranya Ditjen Perhubungan Laut (Kemenhub), Kementerian Keuangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kehutanan. ’’Usaha parsial dengan menghubungi pihak-pihak terkait dalam waktu dekat ini tetap dilakukan. Tapi, grand design dan grand strategic harus tetap dilakukan,’’ kata Son. Apa itu?
Menurut Son, Pelra harus tetap kapal tradisional dari kayu untuk mengangkut barang logistik yang bisa menembus daerah-daerah terpencil dan menjadi Sishankamrata ketika kapal-kapal besi tidak bisa menjangkau pelosok. Supaya punya nilai ekonomis dan kompetitif, Son menganjurkan perlu ada revitalisasi. ’’Kapal tetap kayu tetapi dilengkapi teknologi modern,’’ ujar dia.
Untuk bahan baku kapal, lanjut Son, dalam waktu dekat ini memang harus mencari HPH dan data kuantitatif berapa kebutuhan kayu guna membuat kapal tradisional.
Pertanyaannya, apakah mungkin di era teknologi sekarang ini, tetap mempertahankan kapal kayu? Yang tahu persis jawaban ini memang para pengusaha kapal sendiri. Dari pertemuan di DPP Pelra, ternyata di antara mereka sendiri sebenarnya lebih tertarik kepada kapal besi dan menggunakan teknologi modern. Meski mereka menyebut hal itu sebagai modifikasi, dan karenanya tetap disebut pelayaran rakyat, sebetulnya menurut saya itu sudah kapal modern.
Ini sama saja jika kita menggunakan analogi pakaian. Misalnya, boleh saja pakai rok mini, asal menutup aurat. Bisa saja pakai besi, asal tetap tradisional. Jadi, ketika sudah menggunakan besi, menurut saya, ini sudah kapal modern. Tapi sudahlah. Ini hanya masalah sudut pandang saja.
Namun yang jelas, ketika kapal-kapal kayu sudah menggunakan besi, berarti kapal-kapal kayu itu tinggal jadi heritage (peninggalan bersejarah). Dan, ke depan, kapal-kapal kayu ini ujung-ujungnya hanya untuk wisata air. Arus perubahan zaman memang tidak bisa dilawan, tapi diikuti dengan tetap mengembangkan kreativitas. (*)